PULAU ONRUST
Sejarah sebuah Pulau Sibuk yang Telah Istirahat
Oleh: Asep Kambali
Pengantar
Onrust adalah salah satu pulau di gugusan Teluk Jakarta yang memiliki berbagai tinggalan budaya dan sejarah dari masa kolonial Belanda. Kata Onrust sendiri berasal dari bahasa Belanda yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia yang kini menjadi nama resmi dan tetap dari tersebut.
Pulau Onrust memiliki arti pulau tanpa tstirahat, hal ini merujuk pada aktivitas bongkar muat barang dan galangan kapal yang tanpa henti sepanjang hari di masa lalu. Namun demikian, Pulau Onrust ternyata dahulu, juga dikenal masyarakat sekitar sebagai Pulau Kapal. Hal ini disebabkan oleh aktivitas Pulau Onrust yang menyeruapai jantung, berdetak tanpa henti selama aktivitas bongkar muat dan galangan kapal masih ada.
Berdasarkan analisa kebahasaan, Kata Onrust diperkirakan muncul pada Abad 17. Hal ini didasarkan pada kata Onrust itu sendiri yang berasal dari bahasa Belanda. Onrust terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari ‘on’ dan ‘rust’ yang dalam bahasa Inggris ditulis ‘un’ dan ‘rest’ yang berarti tanpa isitrahat. Kini, pulau Onrust dikenal sebagai pulau tanpa istirahat yang telah beristirahat.
Letak Geografis & Administratif
Secara geografis, Pulau Onrust terletak pada koordinat bumi dari titik 00 Greenwich pada 1060 441 011 Bujur Timur dan 60 021 311 Lintang Selatan dan memiliki luas kurang lebih 7,5 hektar dari sekitar 12 hektar pada masa VOC. Pulau Onrust berjarak kurang lebih 14 kilometer dari Ancol, Jakarta Utara. Secara administrarif Pulau Onrust terletak dalam wilayah Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepuluan Seribu Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
Kini, pulau Onrust dinyatakan sebagai kawasan pulau bersejarah dan dilindungi melalui Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. Cb. 11/2/16/1992 dan dikelola oleh Unit Pelaksa Teknis (UPT) Taman Arkeologi Onrust Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta.
Akses ke Pulau Onrust
Pulau Onrust sangat mudah dicapai melalui tiga pelabuhan; Pelabuhan Marina Ancol, Pelabuhan Angke, dan Pelabuhan Muara Kamal. Dari ketiga pelabuhan tersebut, yang paling dekat dengan Pulau Onrust adalah Pelabuhan Muara Kamal. Dengan menggunakan perahu tradisional Pulau Onrust dapat dicapai dalam waktu antara 15-20 menit.
Yang Pernah Terjadi di Pulau Onrust
Periode Sebelum Abad ke-17
Sebelum abad ke-17, Pulau Onrust digunakan sebagai tempat peristirahatan raja-raja Banten. Daerahnya yang sejuk dan pepohonan yang rindang membuat para petinggi kerajaan Banten sangat menyenangi Pulau ini. Maka tak salah jika raja-raja Banten menggunakan Pulau ini sebagai tempat peristirahatan.
Pada tahun 1527, Fatahillah berhasil mengusai Kota Pelabuhan Kalapa. Ini merupakan buah dari keberhasilan armada perang yang dipimpinnya dalam merebut Kota Kalapa dari tangan Kerajaan Sunda Padjajaran yang berkoalisi dengan Portugis.
Periode Pemerintahan Belanda
Namun, setelah penguasaan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) yaitu sebuah Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda di tahun 1619, Pulau Onrust digunakan sebagai tempat galangan kapal yang ditunjang dengan berbagai infrastruktur yang dibanguan berbeda rentang waktunya, seperti dermaga (1610), benteng (1656), gudang mesiu (1659), bastion (1672), dan kincir angin untuk penggergajian kayu (1674), dan lain-lain.
Beberapa bangunan tersebut telah hancur, tapi beberapa ada yang masih tersisa seperti dinding atau pondasinya saja. Bangunan-banguan tersebut mengalami kehancuran setelah serangan Inggris pada tahun 1803 dan 1806. Pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jendral GA. Baron van der Capellen mambangun kembali pulau ini dan memperbaiki beberapa fasilitas yang hancur. Namun, gelombang tidal letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 kembali menghancurkan bangunan-bangunan yang telah diperbaiki itu.
Selama kurun waktu 1905-1911, Pulau Onrust pernah juga digunakan sebagai tempat stasiun cuaca, atau saat ini lebih dikenal sebagai Badan Mteorologi dan Geofisika (BMG).
Di era selanjutnya, kemudian Pulau Onrust berubah fungsi dan digunakan sebagai Karantina Haji hingga tahun 1933. Pelaksanaan Karantina haji dalam suatu kajian politik terungkap dalam buku Prof Dr. Aqib Suminto (Politik Hindia Belanda Terhadap Islam), bahwa ide karantina haji merupakan suatu sikap kekhawatiran yang sangat tinggi dalam pemerintahan Kolonial terhadap meluasnya gerakan Pan-Islam yang dimotori oleh Jamaluddin Al-Afghan; Muhammad Abduh; Muhammad Rasyid Ridha di Timur Tengah.
Biasanya orang-orang yang pergi melaksanakan ibadah haji akan bertahan di Tanah Arab paling sedikit 3 bulan. Kesempatan itu digunakan untuk belajar agama kepada ulama-ulama terkemuka. Munculnya Gerakan Wahabi dan ide Pan-Islam yang menentang penjajahan orang Kafir akan memberi dampak pada militansi mereka yang menunaikan ibadah haji.
Kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda itu ternyata berbuah kenyataan. Hampir semua pimpinan perlawanan di tanah partikelir adalah mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Untuk mengawasi kegiatan orang-orang yang melakukan ibadah haji adalah melakukan karantina haji dengan alasan menjaga kesehatan. Pemerintah kolonial memberikan cap kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji dengan kata (gelar) haji di depan nama orang itu. Dalam kenyataannya saat itu sejak munculnya Syarekat Islam (1912) lalu Muhammadiyah, para pimpinan Syarekat Islam di Barbagai kota baik di pulau Jawa dan pulau Sumatera adalah para haji.
Dengan pengkarantinaan tersebut akan mudah dilakukan pemantauan terhadap para jamaah haji setelah mereka kembali ke kampungnya. Menurut keterangan para saksi dari kalangan militant, tidak sedikit mereka yang dinilai “berbahaya” saat di karantina haji diberi “suntik mati” dengan alasan yang beragam. Maka tidak sedikit jemaah haji yang tidak kembali ke kampung halamannya karena di karantina di Pulau Onrust.
Dari sisi lain, karantina haji lebih kepada rasa Islam-Phobia atau rasa curiga dan keatakutan yang berlebihan terhadap Islam. Namun, setelah dilakukan penangkapan massal di seluruh Indonesia terhadap para aktivis pergerakan islam nasional non-koperatif, Pemerintah Belanda menganggap tidak perlu lagi dilakukan pemantauan yang ketat melalui wadah Karantina Haji di pulau Onrust. Memang dari jumlah orang-orang yang ditangkap, diasingkan dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda mayoritas adalah mereka yang telah diberi kata (red: gelar) haji ketika dikarantina di Pulau Onrust.
Pemerintah kemudian mengalihkan fungsi bangunan bekas karantina haji itu sebagai tempat tahanan politik di era tahun 1933. Tahanan pertama yang menghuni bekas barak karantina haji tersebut adalah tahanan Pemerintah Hindia Belanda yang melakukan pemberontakan di Kapal Zeven Provincien atau yang dikenal dengan “Kapal Tujuh”.
Peristiwa Zeven Provincien terjadi pada awal Februari 1933. Pemberontakan tersebut dipicu oleh diskriminasi pemerintah terhadap sistim penggajian anak buah kapal (ABK). Awak kapal pribumi dan Indo Belanda/Eropa menerima upah lebih kecil dibandingkan awak kapal kebangsaan Belanda/Eropa totok dalam satu uraian tugas. Misalnya seorang maatros (kelasi) pribumi upahnya sekitar 60 % daripada upah maatros (kelasi) yang berkebangsaan Belanda/Eropa dan upah maatros (kelasi) Indo Belanda/ Eropa 75% dari upah maatros (kelasi) yang berkebangsaan Belanda/ Eropa totok.
Kondisi tersebut menambah kebencian awak kapal pribumi, sehingga mereka mengambil tindakan kekerasan dengan merebut komando kapal Zeven Provincien. Pemberontakan itu dipimpin oleh Kawilarang. Beberapa awak Indo Belanda ternyata mendukung rencana tersebut, diantaranya adalah Gosal dan Moud Boshart.
Pada 6 Februari 1933, Kapal tersebut yang sedang berlayar di perairan Oehlele Aceh berhasil direbut kendali kepemimpinannya oleh para pemberontak yang dipimpin Kawilarang. Pada tanggal 7 Februari, kapal tersebut sudah mencapai pesisir Sumeuleu terus menuju perairan Pulau Nias.
Esok harinya kapal sudah mencapai Selat Siberoet lalu menuju Pulau Mentawai hingga akhirnya menyusur masuk ke Selat Sunda. Komandan kapal perang Java, Kapten van Dulm terus membuntuti kapal Zeven Provincien. Ia juga memerintahkan agar pemberontak segera menyerah dan mengibarkan bendera putih. Namun, peringatan tersebut tidak diperdulikan oleh para pemberontak. Mereka justru menjawab akan meneruskan pelayaran hingga ke Surabaya.
Menerima jawaban tersebut, van Dulm kemudian memberikan ultimatum agar kapal Zeven Provincien menyerah dalam waktu sepuluh menit. Sekali lagi para pemberontak menjawab bahwa mereka menolak ultimatum tersebut. Akhirnya, van Dulm mengambil tindakan kekerasan untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Pada hari Jum’at, 10 Februari 1933, tepat Jam 09.18 pagi, bom pertama dijatuhkan oleh pesawat terbang militer Dornier tepat diatas geladak Kapal Zeven Provincien. Bom tersebut menewaskan 20 awak Indonesia dan 3 awak Belanda. Selain itu, sejumlah awak Indonesia dan Belanda juga mengalami luka berat dan ringan. Melihat banyak korban yang bergelimpangan, pemimpin pemberontakan, Kawilarang, akhirnya menyatakan menyerah dan meminta bantuan medis segera.
Setelah pemberontakan berakhir, Kapal Zeven Provincien yang kondisi alat-alat penggeraknya masih bisa digunakan kemudian dipandu berlayar menuju pulau Onrust dan berlabuh di sana. Jenazah awak Indonesia dan Belanda dibawa diangkut oleh Kapal Evertsen untuk dikuburkan. Jenazah awak Indonesia dikuburkan di Pulau Kelor, sedangkan jenazah awak Belanda dikuburkan di Pulau Bidadari. Para pemberontak Indonesia yang masih hidup dibawa dengan Kapal Java dan pemberontak Belanda dibawa dengan kapal Orion menuju Pulau Onrust. Pada hari Minggu, 12 Februari, pemberontak-pemberontak tersebut tiba di Pulau Onrust, termasuk Kawilarang dan Boshart yang selamat dari pemboman. Para awak Indonesia yang ditahan terdiri dari 100 orang yang tidak diborgol dan 50 orang yang diborgol. Sedangkan awak Belanda terdiri dari 28 orang yang diborgol dan 4 orang yang tidak diborgol. Mereka semua kemudian ditahan di barak-barak yang dahulunya digunakan untuk karantina haji.
Dalam surat kabar Sin Tit Po yang terbit di Surabaya, diberitakan sebuah pengumuman yang dikeluarkan oleh Departemen van Marine (Departemen Kelautan) mengenai penurunan pemberontak di Pulau Onrust, sebagai berikut,
“Di kapal Orion ada 28 matroos Eropa jang di djaga oleh officieren dan onderofficieren. Ini kapal di toenggoe kedatangannja pada tanggal 11 di Poeloe Onrust pada jam 9 siang. Kapal Zeven Provincien poen menoejoe Poeloe Onrust dan ditoenggoe kedatangannja jam 4 sore.
Java pada hari Sabtoe jang laloe itoe soedah sampe di Poeloe Onrust boeat toeroeni orang-orang tangkepan bangsa Indonesia, sedang Evertsen ini boeat toeroen orang-orang jang mati lantaran kena bom.”
Setelah kedatangan para tahanan, pemerintah menyatakan bahwa Pulau Onrust kini tertutup untuk umum. Untuk menjaga para tahanan, pemerintah menugaskan 150 tentara dari Batalion ke-11 Mr. Cornelis (kini Jatinegara) di bawah pimpinan Kapten van ‘tRiet. Sedangkan untuk memantau kesehatan para tahanan, ditugaskan satu kesatuan Dinas Kesehatan.
Selain itu, berbagai fasilitas pendukung juga dilengkapi, seperti stasiun radio dan telepon sebagai alat komunikasi. Kebutuhan akan makanan dan minuman juga dicukupi oleh pemerintah yang dipasok dari Jakarta.
Meskipun demikian, barak-barak yang disediakan untuk tahanan ternyata tidak memenuhi syarat kesehatan. Barak yang terbuat dari tembok setinggi 1 ˝ meter hanya ditutupi dengan atap yang terbuat dari seng. Barak-barak tersebut juga di kelilingi oleh kawat berduri untuk mencegah pelarian narapidana. Bila ada tahanan yang membuat keributan, maka sebuah granat akan dilemparkan tanpa peringatan terlebih dahulu.
Tahanan yang dianggap memiliki kesalahan berat akan terus diborgol. Ada kalanya lima tahanan berjalan berderet dengan di borgol menggunakan satu rantai yang panjang. Kalau ada seorang tahanan yang hendak ke kamar mandi, maka semua kawannya yang sama-sama diborgol harus ikut pula. Kemana saja tahanan pergi, mereka selalu di kawal oleh seorang tentara yang bersenjata lengkap. Kondisi tersebut menjadi suatu hal yang lazim terjadi di Pulau Onrust. Pulau Onrust menjadi saksi kerasnya Undang-Undang Militer yang diperlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Pada awal September 1933, Pemerintah mengumumkan bahwa para tahanan peristiwa pemberontakan kapal Zeven Provincien akan dipindahkan ke Madura, sebuah pulau yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Akhirnya, setelah tujuh bulan ditahan di Pulau Onrust, para tahanan dibawa dengan Kapal Zuiderkruis menuju Sukalila, Madura. Pada pemberangkatan tanggal 18 September tersebut, Kawilarang dan Boshart tidak ikut serta. Mereka dibawa ke Jakarta terlebih dahulu, dan setelah ditahan dan periksa barulah dikirim ke Sukalila menunggu pengadilan militer untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan mereka sebagai pimpinan pemberontak.
Setelah para tahanan dipindahkan ke Madura, aktivitas manusia di Pulau Onrust kian berkurang. Namun, barak-barak tersebut tetap disiagakan untuk menampung para tahanan Indonesia maupun asing.
Memasuki tahun 1940, kondisi politik di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi global Perang Dunia II. Ketika itu, orang-orang Jerman datang ke Indonesia untuk membuka hubungan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Namun, hubungan tersebut tidak dapat terealisasikan karena Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler terlebih dahulu menyerang negeri Belanda. Akibatnya, orang-orang Jerman yang berada di seluruh Indonesia ditahan dan dilokalisasikan di Pulau Onrust. Salah satunya adalah Stenfurt, mantan Kepala Administrasi Pulau Onrust.
Jadi, selama kurun waktu 1940 hingga 1942, Pulau Onrust digunakan untuk menampung tahanan kebangsaan Jerman. Mereka ditempatkan dalam barak-barak yang dahulu digunakan untuk para tahanan pemberontakan Kapal Zeven Provincien. Sementara itu, di Kelor, Cipir, Bidadari, dan Edam tidak ada aktivitas menonjol yang dilakukan di pulau-pulau tersebut sehingga menjadi terbengkalai.
Periode Pendudukkan Jepang
Memasuki tahun 1942, terjadi perebutan kekuasaan di Indonesia antara Belanda dan Jepang. Jepang yang terlibat dalam Perang Dunia II, menginginkan terbentuknya kekuatan Asia Raya. Oleh karenanya, mereka memasuki Indonesia dari 2 Arah yaitu dari Birma ke Semenanjung Malaya dan Pulau Singapura lalu ke pulau Sumatera kemudian masuk ke pulau Jawa. Mereka adalah Tentara Ke-25 Angkatan darat. Arah lain dari Filiphina lalu Pulau Tarakan Kalimantan Timur lalu ke pulau Jawa oleh Tentara ke-16 Angkatan Laut.
Pendaratan di pulau Jawa dilakukan di 3 tempat yaitu Banten, Eretan dan Tuban. Indonesia yang kaya potensi sumber daya alam terutama Minyak bumi dan karet merupakan wilayah sumber yang efektif untuk menyokong perindustrian perang Jepang. Pada awalnya sejak tahun 1936 Jepang telah mencoba membujuk Hindia Belanda untuk menjual karet dan minyak bumi kepada Jepang, tetapi Hindia Belanda menolak karena Pemerintah Kerajaan Belanda menganggap Jepang sebagai Fasis baru di Asia.
Karena Jepang membutuhkan Minyak bumi dan Karet terutama setelah mereka Menyerbu Pearl Harbour 7 Desember 1941, maka tidak ada pilihan lain adalah mendapatkan minyak bumi dan karet di Hindia Belanda melalui serangan militer. Akhirnya, dengan mengerahkan kekuatan penuh, Jepang berhasil masuk Batavia pada tanggal 5 Maret 1942. dimana kota itu telah ditinggalkan militer Belanda dan para pejabatnya yang mengungsi ke Australia melalui pelabuhan Cilacap. Beberapa hari kemudian Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat.
Di awal pendudukkannya, Jepang mengumumkan berdirinya pemerintah militer di Indonesia. Prioritas utama Jepang terhadap Indonesia adalah menghapuskan pengaruh-pengaruh Belanda dan memobilisasi rakyat untuk kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang yang ketika itu terlibat dalam Perang Dunia II sangat berambisi menguasai seluruh wilayah Asia Timur. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk fungsi Kepulauan Seribu yang berada di Teluk Jakarta, termasuk Onrust.
Jepang memang kurang memperhitungkan potensial pulau Onrust sebagai pertahanan. Hal tersebut disebabkan oleh berkembangnya teknologi pesawat tempur udara yang diakui lebih efektif dalam menggempur pertahanan musuh. Sedangkan pulau-pulau tersebut hanya berfungsi ketika teknologi masih terbatas pada kapal laut. Fakta tersebut mengakibatkan pulau-pulau tersebut ditinggalkan Jepang hingga akhirnya menjadi terbengkalai. Sementara itu, Pulau Onrust masih tetap digunakan sebagai tempat penampungan para tahanan. Sebagian tahanan Jerman bahkan masih ada disana menunggu untuk dipulangkan.
Memasuki bulan Maret 1945, posisi Jepang dalam Perang Dunia II di Front Pasifik makin melemah, terlebih setelah Jerman menyerah pada bulan Mei 1945. Kondisi tersebut membuat Sekutu dalam hal ini Amerika Serikat lebih leluasa untuk memusatkan kekuatan perangnya di pulau Okinawa yang hampir masuk jantung Tokyo.
Periode Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki digoncang bom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang menelan korban hampir 150.000 orang tewas. Dua hari berikutnya, yakni 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan berdirinya negara Republik Indonesia (RI).
Pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sukarno diangkat sebagai Presiden dan Mohamad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah RI memiliki pemerintahan sendiri, status berbagai daerah ditetapkan, termasuk Kepulauan Seribu yang ditetapkan sebagai bagian dari territorial Kotapraja Jakarta Raya di bawah administrasi Propinsi Jawa barat.
Setelah Indonesia merdeka (1945), Pulau Onrust dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, diantaranya sebagai Rumah Sakit Menular di bawah pengawasan Departemen kesehatan RI (1950-1960), tempat penampungan para gelandangan dan pengemis (1960-1965), dan tempat latihan militer.
Pada tahun 1968, Pulau Onrust yang sudah ditinggalkan penghuninya mengalami penjarahan material bangunan secara besar-besaran oleh masyarakat sekitar. Untuk melindungi pulau ini dari dan kehancuan, maka Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan SK No. 11/2/16/72 yang menetapkan Pulau Onrust sebagai pulau bersejarah yang dilindungi.
Pada tahun 1950, Pulau Onrust digunakan oleh Departemen Kesehatan sebagai Rumah Sakit bagi penderita penyakit menular. Di Pulau Onrust, tempat yang digunakan unuk pasien-pasien tersebut adalah barak-barak yang dahulu digunakan untuk para tahanan.
Namun, pada tahun 1960, seluruh pasien yang dirawat di Pulau Onrust dipindahkan ke Pos VII Pelabuhan Tanjung Priok yang fasilitasnya jauh lebih baik. Setelah tidak digunakan untuk Rumah Sakit, Pulau Onrust dimanfaatkan untuk menampung gelandangan dan pengemis selama kurun waktu 1960-1965.
Selain untuk menampung gelandangan, Pulau Onrust juga dijadikan sebagai tempat latihan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pelatihan tersebut bagian dari upaya strategi merebut Irian Jaya dari kekuasaan Belanda. Sesuai perjanjian KMB (1949), pengakuan Belanda atas Indonesia tidak termasuk Irian Barat.
Belanda dan Indonesia akan membicarakan status wilayah yang berada di belahan timur Indonesia tersebut di kemudian hari. Namun, selama kurun waktu 1950-1960, Belanda justru berusaha mendirikan sebuah negara merdeka di Irian dengan dukungan penduduk setempat.
Pada awal 1960, mereka mengumumkan akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih dewan perwakilan. Pernyataan tersebut menyulut kemarahan Indonesia, sehingga pada bulan Agustus 1960, pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.
Kondisi tersebut membuat hubungan antara Indonesia dan Belanda kian memanas. Untuk mempersiapkan serangan merebut Irian Jaya, TNI memasok kebutuhan peralatan militer dari Uni Soviet. Sebagaian prajurit berlatih menggunakan peralatan tersebut di Pulau Onrust. Pulau tersebut dipilih sebagai tempat latihan TNI karena beberapa faktor. Pertama, kawasan ini tidak berpenduduk. Pemerintah memang mengfungsikan barak-barak di Pulau Onrust untuk menampung gelandangan dan pengemis, tetapi mereka banyak yang melarikan diri bersama kapal-kapal nelayan yang kebetulan singgah. Jadi, tentara dapat mengalihkan barak-barak tersebut untuk menaruh keperluan mereka.
Pulau Onrust merupakan pulau terdekat dari daratan Jakarta yang dijangkau melalui tiga pelabuhan kecil, yakni Marina, Anke, dan Muara Kamal yang dapat ditempuh hanya dalam waktu 15-20 menit. Letaknya yang tidak terlalu jauh memudahkan tentara berkomunikasi dengan panglima di Jakarta. Pelatihan tentara di Pulau Onrust sebenarnya tidak hanya terfokus pada usaha merebut Irian Jaya karena kegiatan militer yang terjadi masih dalam tingkat yang rendah. Kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, sama-sama membuka peluang untuk menyelesaikannya dalam meja perundingan. Atas desakan Amerika dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), perundingan tersebut bisa terlaksana pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York. Hasil perundingan menetapkan bahwa wilayah Irian Jaya masuk dalam kekuasaan RI.
Pada saat dijadikan sebagai tempat latihan tentara, Pulau Onrust pernah digunakan sebagai tempat eksekusi mati seorang pemimpin besar Darul Islam (DI) bernama Raden Sekar Maji Kartosuwiryo. Pada bulan Juni 1962, ia ditangkap dan diadili dengan tuduhan telah melakukan pemberontakan dan berusaha melakukan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. Hasil pengadilan memutuskan bahwa ia diganjar hukuman mati.
Pada tanggal 5 September 1962, Kartosuwiryo dibawa ke Pulau Onrust dengan sebuah kapal pendarat amphibi milik Angkatan Laut. Pada pukul 05.50 WIB, hukuman mati dilaksanakan oleh regu tembak dan disaksikan oleh tujuh Jendral RI. Namun, pemerintah tidak memberikan informasi dimana jenazah Kartosuwiryo dikebumikan, apakah di Pulau Onrust atau di tempat lain.
Setelah tahun 1963, Pulau Onrust tidak lagi digunakan sebagai tempat latihan militer, sehingga menjadi terbengkalai. Ketika dimulainya revolusi orde baru, pulau tersebut dalam kondisi terlantar dan dikosongkan, maka memberikan kesan tak bertuan. Oleh karena kondisi tersebut, pada tahun 1968 terjadi pembongkaran dan pembambilan seluruh material bangunan yang ada. Barak-barak dan tempat karantina haji yang dahulu digunakan telah hancur karena pembongkaran yang dilakukan atas izin dari koramil 072 Jakarta Utara tersebut.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah melalui Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta berupaya menyelamatkan sisa peninggalan arkeologi yang tersisa. Dengan SK Gubernur DKI Jakarta tertanggal 14 April 1972 No. cb 11/2/16/1972 Pulau Onrust dinyatakan sebagai pulau bersejarah yang dilindungi.
Kini, Pulau resmi di bawah pengelolaan UPT Taman Arkeologi Onrust Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta. Pulau Onrust dijadikan sebagai pulau pulau pariwisata sejarah, budaya, arkeologi dan bahari. Pulau Onrust buka tiap hari selama 24 jam. Bagi Anda yang suka berpetualang, memancing, berkemah, dab lain-lain pulau Onrust sangatlah tepat dan cocok untuk menyalurkan hobbi Anda.
Selamat berpetualang!
Penulis
Asep Kambali
REFERENSI
Al Chaidar. Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwirjo. Jakarta : Darul Falah, 1999.
Attahiyat, Chandrian. Pulau Onrust. Jakarta : Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, 2003.
Penelitian Arkeologi Pulau Onrust. Jakarta : Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, 1993.
Blom, J.C.H. De Muiterij Op De Zeven Provincien. Utrecht: Hes Uitgevers, 1983
Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, Jakarta Kota Juang, 1998
Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, Lintasan Sejarah Jakarta, 2004
Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, Mengenali Reruntuhan Sejarah di Teluk Jakarta. Pemda DKI Juli 2002
Dinas Museum dan Sejarah, Laporan Penggalian Arkeologi Pulau Cipir, 1983.
Dinas Museum dan Sejarah, Penelitian Arkeologi Pulau Onrust. Pemda DKI 1993.
F. De Haan, Oud Batavia Vol 1 dan 2. Bandung: A.C. Nix & Co, 1922.
Heijboer, Pierre. Agresi Militer Belanda. Jakarta : Grasindo, 1998.
Heuken, Adolf, SJ., Historical Sites of Jakarta, 1986
Humas dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun Sebaiknya Anda Tahu: Data Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2004
Krisprihartini Setiowati, Benteng Onrust : Kajian Benteng Berdasarkan Data Artefaktual Dengan Data Piktorial, (Skripsi Sarjana Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 1999),
Leirissa, RZ. Sunda Kelapa sebagai Jalur Sunda. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Depdikbud, 1995.
Riclefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern, UGM Press, 1998.
Sedyawati, Edy, dkk., Sejarah Kota Jakarta 1950-1980. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1986/1987.
Setyohadi, Tjuk. Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa. Jakarta : CV. Rajawali Corporation, 2002.
Suracmat, Dirman. Peningalan Pulau Onrust, Kepulauan Seribu. Pertemuan Ilmiah Arkeologi III, Ciloto 23-28 Mei 1983
Tjandrasasmita, Uka. Sejarah Jakarta dari Zaman Prasejarah sampai Batavia Tahun ± 1750. Jakarta: Dinas Museum dan Pemugaran DKI Jakarta, 2001.
Widodo, M, dkk. Pemberontakan di Atas Kapal HR. MS. De Zeven Provincien. Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial – Departemen Sosial RI 1980.
Wilard, Hanna, A., Riwayat Jakarta, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1988.
“Karantina Haji di Pulau Onrust”, (htttp://www.republika.co.id, diakses 17 Juni 2005).
www.ned-indie.org
www.londoh.com
